Makna persatuan dan kebangsaan

 Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan juga memberikan pertimbangan kepada presiden jika hendak memberikan grasi dan rehabilitasi.




7. Mahkamah Konstitusi (MK)




Selain Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ketika putusannya telah final.




8. Komisi Yudisial (KY)




Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Maka dari itu, dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi untuk bisa menjadi anggota dalam komisi ini.




Lapis Kedua: Lembaga negara




Pada artikel jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta berjudul “Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial” (vol. IX, No.2, 2017, hal. 202-204), menyebutkan bahwa lembaga negara yang tergolong dalam lapisan dua bisa berdasarkan dari UUD dan juga UU.




Adapun lembaga dan komisi negara independen yang berdasarkan UUD 1945 antara lain:




Menteri Negara Bank Indonesia (BI)


Tentara Nasional Indonesia (TNI)


Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)


Komisi Pemilihan Umum (KPU)


Kejaksaaan Agung


Sedangkan posisi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Di antaranya sebagai berikut:




Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)


Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)


Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)


Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain.


Lapis Ketiga: Lembaga Negara yang Berasal dari Regulator di bawah Undang-Undang




Kategori ini merupakan lembaga konstitusi yang sumber kewenangannya berdasarkan dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang. Dalam artian bahwa secara hukum keberadaannya hanya didasarkan pada kebijakan presiden 




Komisi Ombudsman Nasional merupakan salah satu lembaga negara yang termasuk dalam kategori ketiga. Lembaga ini dibentuk hanya berdasarkan keputusan presiden. Di sisi lain, terdapat sejumlah lembaga maupun jabatan daerah yang termasuk dalam kategori ini, antara lain:




Pemerintah Daerah Provinsi


Gubernur


DPRD Provinsi


Pemerintah Daerah Kabupaten


Bupati


DPRD Kabupaten


Pemerintahan Daerah Kota


Walikota


DPRD Kota, dan lain-lain.




Demikian materi pembelajaran hari ini. Trims. Semoga bermanfaat. Salam SEHAT !!

 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika : mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan


2. Prinsip Nasionalisme Indonesia : Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. mengagung-agungkan bangsa kita sendiri


3. Prinsip kebebasan yang Bertanggung Jawab : Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara


4. Prinsip Wawasan Nusantara : merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan


5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-Cita Reformasi : Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat  yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era Reformasi ini.

Faktor-faktor Yang mempengaru

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JENIS DAN WEWENANG LEMBAGA TINGGI NEGARA DI INDONESIA

 JENIS DAN WEWENANG LEMBAGA TINGGI NEGARA DI INDONESIA  Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan aspirasi rakyat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan sehingga dapat mencegah penyimpangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada bermacam-macam dasar hukum. Antara lain ada lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU, lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Publikasi dalam si...
Baca selengkapnya

Perinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, dan bangsa

 Pengertian harmoni menurut  berasal dari bahasa Yunani dari kata harmonia yang berarti terikat secara serasi/sesuai. Pada bidang musik, sejak abad pertengahan pengertian harmoni tidak mengikuti pengetian yang pernah ada sebelumnya, harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, namun keserasian nada secara bersamaan. Sebagaimana dinyatakan hesty kusumaningrum dalam kompasiana.com, mengapa menjaga harmoni dalam keberagaman SARA itu penting? Karena kita tinggal diatas bumi yang sama dan diatas negara yang sama. Bisa jadi diantara kita memiliki perbedaan suku, agama, rasa dan golongan, namun karena kita manusia yang dianugerahi akal dan pikiran, semestinya kita bisa hidup saling berdampingan. Tidak ada ego pribadi, yang ada adalah ego bersama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Jika ada ego pribadi terus dipelihara, dikhawatirkan akan berujung pada kekerasan yang bisa berpotensi merusak keberagaman yang telah ada.   Harmoni dalam keberagaman ini, ...
Baca selengkapnya

Prinsip kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan ras

 A. Keberagaman Masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 1. Makna Bhinneka Tunggal Ika Berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Jika diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kataika berarti "itu".  Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.  Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan keperc...
Baca selengkapnya